lomba cerdas cermat uud dan tap mpr

Soal Latihan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

Posted by astuti diana prabawati on Oktober 20, 2011

CERDAS CERMAT UUD DAN KETETAPAN MPR
TINGKAT PROVINSI, Sulawesi Tengah
2010

Babak Tematik
1. Jelaskan mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, dan apakah ketentuan itu menghalangi seseorang yang tidak menjadi anggota partai politik untuk menjadi calon presiden dan cal
on wakil presiden!
• mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat
• memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia
• mewujudkan NKRI
• Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh estimasi yang kuat dari rakyat

2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tsb!
• Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu
• Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI
• Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan PO
LRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan reformasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata dalam rangka melakukan demokratisasi, peran sospol dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadiny penyimpangan peran, dan fungsi TNI dan POLRI mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi

3. Sebutkan rumusan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!
• “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
• Makna : Agar negara melalui berbagai lembaga negara yang dibentuknya (MPR,DPR,PRESIDEN, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebutuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.

Babak Benar atau Salah
1. Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di timor timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dalam ketetapan tersebut MPR menugaskan kepada presiden republic Indonesia, salah satunya untuk bersama badan internasional mengambil langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga timor timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat yang dilaksanakan di timor timur. (B)

2. Presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Menurut UU penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden dan menteri negara, sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah bersama DPRD. (B)

3. Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan hak memilih adalah yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun/lebih atau sudah/pernah kawin. (B)

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Prov, DPRD kabupaten adalah parpol. Seluruh parpol di Indonesia secara otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. (S)

5. Salah satu latar belakang ditetapkanya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen seluruh bangsa agar menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tetap tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik. (B)

6. Penyelesaian persoalan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh MK hanya dapat dilakukan apabila terdapat keberatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mengenai penetapan hasil yang diajukan paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wapres oleh KPU. (B)

7. Sesuai dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu peran TNI melaksanakan tugas negara penyelengaan wajib militer bagi warga negara yang diatur oleh UU. (B)

8. Salah satu latar belakang ditetapkannya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pememantapan kesatuan dan persatuan nasional adalah karena perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertical maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum, serta praktik KKN. (B)

9. Pemilu diselenggarakan suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut UU, jumlah anggota KPU adalah 7 orang, anggota KPU Provinsi sebanyak 5 orang, sedangkan anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang. (S)

10. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri merupakan salah satu indikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Hal ini merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020, sebagaimana tercantum dalam KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. (S)

11. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Pembentukan daerah dalam wilayah NKRI ditetapkan dengan UU (B)

12. Sesuai dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu tugas bantuan POLRI adalah turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police Organisation (INTERPOL). (B)

13. Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional. Salah satu syarat untuk mendirikan dan membentuk parpol adalah paling sedikit dibentuk oleh 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. (B)

14. Menurut KET MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, UU dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD RI 1945 serta ketetapan MPR RI. (B)

15. Sesuai dengan KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu idikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. (S)

Babak Rebutan
1. Rumusan Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada ditagan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPD, DPR, Presiden, dan wakil presiden, serta DPRD. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Peseorangan

3. Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 berisi tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republic Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

4. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, serta tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pasal dan ayat berapa? Pasal 8 ayat 1

5. Rumusan pasal 2 ayat 2 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibukota negara”

6. Quorum rapat dalam sidang paripurna DPR untuk pengambilan putusan mengenai pengajuan permintaan DPR kepada mahkamah konstitusi tentang dugaan bahwa presiden melanggar konstitusi adalah 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir.

7. Rumusan pasal 3 ayat 1 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”

8. Dewan Perwakilan rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak dewan perwakilan rakyat tersebut, setiap anggota mempunyai hak “menyampaikan usul dan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan hak imunitas”

9. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001 adalah tentang Etika kehidupan Berbangsa

10. Dalam hal terjadinya kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden

11. Rumusan pasal 5 ayat 2 adalah “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”

12. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Lembaga negara yang meresmikan adalah presiden

13. KET MPRS RI No.XXIX/MPRS/1966 berisi tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera

14. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial

15. Rumusan Pasal 7C adalah “Presiden tidak dapat membubarkan dan/atau membekukan Dewan Perwakilan Rakyat”

PUTARAN VI
Babak Penyisihan:
Tematik:
1. Jelaskan mengapa lembaga DPA dihapus?? Apa masih ada dewan yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada presiden??
2. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial
3. Jelaskan Ketentuan dari pemberlakuan KET MPR No.25/mprs/1966 ttg pembubaran partai komunis sebg partai terlarang, dan larangan penyebaran ajaran komunis,…
Benar atau Salah
Kelompok A:
1. Penyebutan UUD 1945 TELAH TERMASUK JUGA PERUBAHANNYA JADI GA USAH DISEBUT UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA (B)
2. SETELAH PERUB PRES DAN WAPRES MEMEGANG JABATAN SELAMA 5 TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI HANYA UNTUK 1X MASA JABATAN
3. PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK PILIH DPR, DPD, PRES,WAPRES, GUB,BUPATI, DPRD
4. WEWENANG MK MENGADILI TINGKAT DAN TERAKHIR, YG SIFATNYA FINAL TERHADAP UUD
5. KET MPR 5/2000 PEMANTAPAN PENUGASAN
6. RUMUSAN DIATURS DGN UU YG TERDAPAT DALM PASAL UUD 1945
7. NEGARA MEMILIKI BI YG SUSUNAN ,TJ, WEWENANG DIATUR DGN UU
8. DPR BISA MENGESAHKAN RUU MENJADI UU YANG UDAH DIBINCANGKAN PERS DN DPR
9. 5/2000 PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
10. SETELAH PRUB UUD MPR BERKEDUDUKAN SETARA DGN LEMBAGA NEG LAINNYA
11. PENGAMBIULAN PUTUSAN MPR UNTUK CAPAI MUFAKAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 AYAT 3
12. SEORANG ANAK YANG LAHIR, DRI WNA DIPERBOLAHKAN JADI PRES/WAPRES SELAMA SYARAT DIPENUHI
13. JIKA UU TTG PEMBERIAN GELAR MAKA KET 29/1966 TTG PAHLAWAN AMPERA JUGA TIDAK DIGUNAKAN LAGI
14. PERTIMBANGAN NO.6/2006 TTG PEMISAHAN POLRI DAN ABRI BAHWA ADA PENYIMPANGAN TUGAS…
REBUTAN
1. SEBELUM PERUBAHAN UUD TERDIRI DARI PEMBUKAAN BATANG TUBUH DAN PENJELASAN, SEBUTKAN JUMLAHNYA
2. PERUBAHAN KE-4 UUD 1945 DITEMPATKAN DALAM LEBARAN NEGARA NO…
3. NO.3/2000 TTG…
4. PASAL AYAT 1 UUD 1945, MPR TERDIRI DARI…
5. PASAL 3 AYAT 3 UUD…
6. AMANAT NO.1 /2003 UNTUK KET NO.3/2000
7. RUMUSAN PASAL 5 AYAT 2 ADALAH…
8. 25/1996 TENTANG….

PUTARAN VI
Babak Penyisihan:
Tematik:
1. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945!
2. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam KET No.6/MPR/2001!
Benar atau Salah
1. Rumusan diatur dalam UU yang terdapat dalam pasal atau ayat UUD 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah UU yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
2. Dewan perwakilan daerah dapat mengajukan usul pemberhentian gubernur, bupati, atau walikota jika DPD menilai gubernur, bupati, atau walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah
3. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dengan peraturan presiden.
4. Walaupun sudah ada UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi KET MPR RI No.11/MPR/1998 tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari ketetapan tersebut dilaksanakan
5. Setelah perubahan UUD 1945 maka tata urutan perundang-undangan adalah UUD 1945, KET MPR, UU, perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah
6. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah karena presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan UU
7. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan peraturan pemerintah
8. NKRI terdiri dari daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU
9. Substansi pasal 6 KET MPR RI No.1/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final atau enmaleh maupun telah selesai dilaksanakan.

Soal dari pak presiden
Jelaskan mengapa presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan memperhatikan pertimbangan MA dan mengapa presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus dengan memperhatikan pertimbangan DPR?


Jelaskan arti masing2 istilah
Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, karena MA merupakan lembaga yudikatif dan juga lembaga peradilan tertinggi negara.
Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan amnesti dan abolisi, karena terdapat unsur politik
Selain itu juga, dalam penggunaan kekuasaannya, presiden secara cermat juga harus memperhatikan pandangan dari dua lembaga itu karna itu merupakan bagian dari check and balances di antara lembaga2 negara dalam menggunakan kekuatannya
Pasal 14 ayat 1 dan 2

Apakah calon perorangan dimungkinkan mengikuti Pemilu presiden dan Wapres dan jelaskan bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa persyaratan Capres dan cawapres harus diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol tidak akan menghambat WNI yang tidak menjadi anggota Parpol menjadi Presiden dan Wakil Presiden

Calon perorangan bisa mengikuti Pemilu presiden dan Wakil Presiden dengan syarat harus diusulkan dari parpol atau gabungan parpol. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, suara rakyat terwakilkan dalam parpol tertentu karena itulah partai politik yang mengusulkan sebagaimana amanat rakyat pada pemilu legislatif.

Jelaskan dasar hukum dan tujuan ditetapkannya TAP MPR RI no I/MPR.2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002 serta sebutkan substansi ketetapan tersebut

Dasar hukum dilakukannya peninjauan yaitu
Pasal satu aturan tambahan UUD NRI tahun 1945
Tujuannya yaitu umtuk meninjau dan menentukan hal-hal yang berkenaan dengan materi dan status hukum ketetapan mprs dan ketetapan mprri yagn ada pada saat ini serta untuk menentukan eksistensi dari tap mprs dan tap mprri tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang.
Adapun substansi dari tap MPRRI no 1 MPR 2003
Yaitu
Pasal 1 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terdiri atas 8 ketetapan.
Pasal 2 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan terdiri atas 3 ketetapan
Pasal tiga yaitu ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil penilu tahun 2004 terdiri atas 8 ketetapan
Pasal empat tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dilnyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dengan 11 ketetapan
Diantara 11 ketetapan tersebut terdapat satu ketetapan yang tidak berlaku yaitu ketetapan MPRRI no 3 MPR th 2000, arena sudah ada UU no 10 th 2004
Pasal 5 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri tetap berlaku sampai dengan terbentuknya tata tertib baru MPR hasil pemilu th 2004 terdiri atas 5 ketetapan
Pasal enam tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tidak perlu dilakukan peninjauan ulang baik karna telah selesai dilaksanakan bersifat final atau emalikh.terdiri atas 104 ketetapan sehingga total seluruh ketetapan MPRRI no 1 MPR th 2003 adalah 149 ketetapan, yang berlaku hanya 13

TEMATIK
Jelaskan apa yang dimaksud melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang terkandung dlm uud 45
Pemerintah hendaknya mlindungi segenap bangsanya dan sekuruh rakyatnya walaupun rakyatnya melakukan kesalahan di luar negri dan tidak lepas tangan dalam urusan perlindungan bangsa dan negaranya. Artinya indonesia bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya di luar maupun dalam negri (8)

Jelaskan apa yang dimaksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terkandung dalam UUD 1945
Maksudnya tidak hanya mencerdaskan dalam hal pendidikan tapi juga dalam hal moral. Contohnya dari wajib belajar 6 th menjadi 9 tahun untuk meningkatkan kualitas SDM (7)

Jelaskan apa yang dimaksud memajukan kesejahteraan umum sebagainana terkandung dalam UUD 1945
Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Sesuai pasal 33 agar terciptanya pemerataan ekonomi (8)

Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam berapa tahap
a. 3 tahap 1999,2000,2001
b. 4 tahap 1999,2000,2001,dan 2002

Apa istilah resmi yang kita gunakan. Apakah perubahan atau amandemen
a. kedua istilah itu sama dan dapat digunakan
b. istilah yang resmi adalah istilah perubahan

apa maksud dari pernyataan dari indonesia adalah negara hukum
a. semua anggota masyarakat dapat menyusun hukun
b. setoap sikap dan kebijakan dan perilaku negara dan penduduk baik warga negara maupun orang asing harus berdasar dan sesuai dengan hukum

salah satu prinsip dasar dlm negara yagn menganut pahan negara hukum adala
a. supremasi hukum
b. supremasi parlemen

salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan UUD NRI 1945 adalah
a. mencerdaskan kehidupan bangsa
b. memberikan beasiswa bagi anak sekolah

manakah pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang tatacara perubahan uud 45
a. pasal 36
b. pasal 37

pasal 1 ayat 2 uud45 semula berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh mpr yang kemudian diubah berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan perubahan pasal 1 ayat 2? Apa tujuan dilakukannya perubahan pasal 1 ayat 2 tersebut?
a. untuk penegasan kedaulatan rakyat
b. untuk penegasan mpr sebagai lembaga tertinggi negara

rumusan bab I UUD 45 adalah
a. bab tentang kedaulatan rakyat
b. beb ttg bentuk dan kedaulatan

salah satu prisnsip dasar dalam negaray ang menganut paham negara hukum adalah
a. adanya upaya penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
b. adanya peradilan adat

berukut adalah salah satu implementasi dari penggunaan menurut UUD 1945
a. pemilihan presiden langsung
b. penunjukkan anggota DPR

siapa yang berwenang mengubah uud nri 1945
a. presiden dan dpr
b. mpr

sistematika uud 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagiatn yakni pembukaan, batang tubuh, penjelasan
bagaimana sistemarika setelah perubahan
a. pembukaan dan pasal-pasal
b. sistematikanya tetap sama

berikut ini adalah pasal-pasal yang d uud 45 yang tidak dapat diubah
a. pasal mengenai jumlah anggota mpr
b. pasal yang menyatakan tentang NKRI

salah satu prinsip dasar dalam negara yang menganut paham negara hukum adalah….
a. adanya kesetaraan di hadapan hukum
b. adanya kesetaraan di dalam pekerjaan

salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan uud nri 1945 adalah
a. mengirimkan pasukan perang ke negara konflik
b. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

nama resmi undang-undang undang dasar indonesia adalah
undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

dalam alinea berapakah pada pembukaan uud 1945 yang menyatakan pengakuan negara indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa
alinea ketiga

sebutkan susunan naskah resmi uudnri tahun 1945 setelah dilakukan perubahan dengan cara adendum
naskah perubahan pertama, naskah perubahan kedua, naskah perubahan ketiga dan naskah perubahan keempat

mengapa pembukaan uud 45 tidak diubah ketika mpr melakukan perubahan
karena dalam pembukaan memuat pernyataan tentang kemerdekaan dan pembentukan negara

dalam keadaan apa mpr berwenang memmilih presiden dan wakil presiden
dalam keadaan presiden dan wakil presiden meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kewajibannya

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum salah satunya adalah bekerjanya prinsip due process of law, apa maknanya?
Segala sesuatu dilaksanakan berdasarkan hukum








Pembukaan UUD45
Lambang negara boleh diubah yang tidak boleh diubah adalah bentuk negara.

Didtim presidensiil 09:40
Meksnisme impeachment. Pemberhentian presiden
Pasal 7a


PANJANG
Seseorang bisa mencalonkan diri sebagai pres/wapres jika dia seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganwgaraan lain atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia mendapatkan warga negara lain misalnya WN kehormatan dari negara lain dia berhak mencalonkan dirisebagai pres/wapres

Dalam pasal 7 dikatakan presideng wan wapres dapat memgang jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
Tukeran?

Pemilihan pres dan wapres
Didukung parpol
Kenapa harus ada kriteria 50 persen?

Pendapat DPR ttg pres disamoaipaikan ke MK

Pemilihan pres dalam hal terjadi kekosongan

Jika pres dan wapres berhalangan bersamaan, gabungan parpol yang berhak mengusulkan capres/cawapres adalah parpol/gab parpol yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnnya
Pasal 8 ayat 3

Pasal 13
Mengapa?Kewenangan presiden dalam mengangkat dan duta harus memenuhi pertimbangan DPR
Agar terlaksananya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara presiden dan DPR selain itu, duta bukan merupakan wakil dari pemerintah, tapi wakil dari negara sehingga kedudukan duta sangat penting sehingga dalam mengangkat duta, pres hrs meminta pertimbangan dari DPR.

Apakah lembaga DPA masih ada?
Tidak karena tidak efektif dan tidak efisien dan tidak ada kewajiban dari presiden untuk menerima nasehat dari DPA. Mekanisme pembahasan untuk mengajukan saran dari DPA ke pres juga sangat rumit.
Instisusi yg bertugas untuk memberikan nasehat kepada presiden adalah dewan pertimbangan yang kedudukannya di bawah pres.

BAB 6 pemerintahan daerah
Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing2 daerah itu mempunyai pemerintah sendiri dan pemegang kedaulatan negaranya adalah pemerintahan pusat. Berbeda dengan negara federal yang terdiri dari negara2 bagian dan kedaulatan negaranya terletak pada masing2 negara bagian.

Pasal 18 ay 4
Gu, walikota, bupati dipilih secara demokratis. Apa maknanya?
Tidak mesti dipilih langsung oleh rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga dapat dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat dengan memperhatikan kekhususan dari daerah masing-masing, contoh : provinsi DIJ gubernurnya tidak dipilih langsung oeh rakyat, tapi oleh DPRD. Bisa dipilih langsung oleh rakyat, bisa dipilih oleh DPRD yang memang merupakan wakil2 dari rakyat.

32:57
Pemerintahan daerah terdiri atas?
Unsur pemerintahan daerah
Kepala daerah yang meliputi gubernur atau walikota atau bupati dan dprd. DPRDnya harus dipilih melalui pemilihan umum

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yg oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Apa saja yg menjadi urusan pem pusat?
1. fiskal nasional dan moneter
2. agama
3. peradilan/yustisi
4. pertahanan dan keamanan
5. politik luar negri

35:30
hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (ekonomi, dll)
pasal 18a ay 1

18a ay 2
maknanya supaya ada asa keadilan dan pemerataan. Tidak boleh ada satu provinsi yang sangat kaya dan ada provinsi yang tertinggal kesejahteraannya

18 B ay 2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masy hkm adat dan hak2...
DKI, DIJ, aceh, papua
Maknanya Negara juga mengakui keberagaman atau masy tradisionall didlm daerah masing-masing. Spt di jabar masih ada suku badui yg masih diakui keberadaannya

Diposkan oleh pak guru teddy

Babak tematik      :

1.      Mengapa TAP MPRS no25/1966  Tetap dipertahankan?

Jawab :

a)     TAP MPRS 25/1966 berisi tentang  pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme  di indonesia

b)     mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan  ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal  adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.

c)     TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam

2.     Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan atau gabungan parpol?

3.     Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/ 1998

4.     Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.

5.     Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.

6.     Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?

7.     Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?

8.     Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.

9.     Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.

10.  Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.

11.    Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.

Soal pilihan ganda         :

Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya, dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan kecohan seperti:

1)    kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU dan daiatur pada UU

2)    Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR

3)    Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY

4)    Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD, kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap presiden.

5)    Bedakan lama waktu untuk :

-         MPR melaksanakan siding jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst

-         MPR melaksanakan sidang jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst

Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)

1)    Host            :” Rumusan pasal 1 ayat 3 adalah………..”

Jawab                   : Negara Indonesia adalah Negara hukum

2)    Host            : Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..

3)    Host            : hak anggota DPR adalah…..

4)    Host            :”TAP MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”

Jawaban     : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..

5)    Host  :”Yang dimaksud equality before the law adalah

Jawaban     : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum

Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan

Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law)

6) Host  : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka…..

Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan secara bersama-sama

-kemungkinan 2   : selambat-lambatnya 30 hari

-kemungkinan 3   : pasal 8 ayat 3

sekian dulu ya… selamat belajar^^

salam generasi cerdas indonesia

CARA MENGHAFAL PASAL-PASAL UUDNRI 1945 DAN TAP MPR DALAM LOMBA LCC

February 22, 2012 at 12:08 pm (Tips & trick memenagkan LCC UUD 1945 disini)

BAGAIMANA CARA MENGHAFAL PASAL-PASAL UUD NRI 1945 DAN TAP MPR RI DALAM MEMPERSIAPKAN LOMBA CERDAS-CERMAT MPR?

                       Lomba ini (LCC)  seperti penulis sampaikan pada postingan sebelumnya ( dapat dilihat pada category tips dan trik . …) merupakan kompetisi yang menuntut ketekunan dalam menghafal materi perlombaan seputar pasal-pasal UUD NRI 1945 dan TAP MPR. Minimal ada 5  buku yang mesti dihafalkan jikalau berkeinginan memenangkan lomba tersebut, diantaranya buku biru atau buku pasal-pasal ( 2 buah), buku merah atau buku mengenai TAP MPR ( 2 buah ) dan 1 buku kuning emas yang berisi substansi dari TAP MPR RI. Huft…apa gak pecah tu kepala menghafal buku sebanyak itu ? Jawabannya gak juga tuh.Aasal diniatkan ,pasti bisa.

Masing-masing orang punya metode menghafal yang berbeda-beda. Ada yang terbiasa menghafal sambil mendengarkan music, mengunyah sesuatu(ngemil), mencoret-coret buku, dan ada juga seperti petapa; mengurung dalam kamar, memastikan tidak ada bunyi-bunyian berarti yang dapat mengganggunya menghafal, dan sendirian… . Masing-masing metode menghafal seperti yang diutarakan diatas akan memberikan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada pemahaman yang hanya dipermukaannya saja, ada pemahaman yang cukup lumayan, namun ada pula pemahaman yang memang benar-benar paham, mengerti maksud dan intepretasi dari apa yang dihafalkan dan menancap kuat dimemori kepala sehingga hafalan tersebut bertahan lama. Pemahaman ini yang penulis sebut dengan pemahaman super ego. Pemahaman yang kuat, berakar dan telah menjadi part atau bagian permanen dalam otaknya sehingga jika dilakukan tes dari apa yang ia hafalkan (misalnya sebutkan pasal sekian.., TAM MPR nomor sekian…, Apa substansi dari TAP MPR nomor sekian…) maka dengan cepat dan ia dapat menjawab secara meyakinkan dan sempurna,  sehingga dalam dirinya akan muncul apa yang penulis sebut sebagai automatic without thinking (berfikir reflex).

Untuk dapat berfikir secara automatic, memang tidak mudah. Perlu usaha yang ekstra dan melelahkan. Tapi yakinlah bahwa jika anda bersusah payah dalam memahami ilmu, maka ilmu tersebut akan terekam kuat dalam memori anda. Dengan kata  lain, hasil adalah seberapa besar usaha yang telah anda lakukan. Disini penulis hanya ingin membagi pengalaman metode menghafal materi untuk mempersiapkan lomba cerdas cermat (LCC) ini sehingga kita merasa siap dan yakin untuk bertarung dengan kontestan lainnya saat hari –H. yakni:

BUKU BIRU TIPIS

1. Ketika mendapatkan tas yang berisi buku materi, maka jangan dahulu anda merasa bangga bahwa anda adalah salah seorang anggota dari tim pilihan sekolah. Tapi sebaliknya, fikirkan apa yang anda dapat sumbangkan untuk kemenagan tim anda nantnya. Jangan sampai, anda hanya sebagai pelengkap komposisi tim, berdiam, dan penggembira. Meskipun anda tidak terpilih sebagai jubir, bukan berarti anda setengah-setengah dalam menghafal. Sebab jika saat bertanding andalah yang dapat menjawab, maka anda bukan hanya menyelamatkan sekolah anda, tapi saya yakin guru anda akan mempertimbangkan untuk menambahkan anda sebagai jubir lainnya.
2. Setelah tas yang berisi buku diperoleh, maka keluarkan semua buku itu diatas meja. Dimulai dengan berdo’a, setelah itu ambil buku pasal-pasal (buku biru tipis) dan mulailah menghafal. Jangan anda sayang-sayang dengan buku itu. Kalaupun buku itu harus lecek, terlipat-lipat dan sobek sekalipun, maka itulah anda. Anda memang bersungguh-sungguh dalam belajar.
3. Hafalkan mulai dari pasal 1 sampai 37, pasal aturan peralihan dan tambahan. Full, satu buku itu anda hafalkan. Terus dan terus diulang-ulang sampai anda dapat menyebutkan isi pasal berapapun tanpa meliat buku. Caranya menghafal pasal-pasal:
1. Tandai mengenai apa bab dalam pasal tersebut.
2. misal:- bab sekian mengenai kekuasaan kehakiman, dsb. (Anda tandai bab tersebut )

                   3.  Tandai kata-katal pengawal dalam pasal-pasal tersebut.

Contoh 1:

pasal 8ayat 3:” jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan secara bersama-sama dalam masa  jabatannya maka pemegang kekuasaan sementara adalah mendagri, menlu dan menhan secara bersama-sama . . .

Anda tandai permulaan isi pada pasal tersebut dan buat kata-kata inisial pengingat. Misalnya : jika P dan W, M, B, B, maka mendagri, menlu dan menhan….(P=Presiden; W=Wakil presiden ; M=mangkat, B=berhenti ,B=di Berhentikan)

  Contoh 2 :

-      “ Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA.

Buatlah : Pres menberikan G dan reha dengan pertimb MA (G= grasi, Reha : rehabilitas

                 4. Bedakan keterangan-keterangan penting

                5. Menentukan banyak ayat dari masing-masing pasal

Kalian hafalkan terus. Tidak ada jeda kecuali untuk solat ( bagi yang muslim), istirahat(makan), mandi dsb. Setelah itu, baca lagi, hafalkan lagi.  Tes jangan liat buku. Sudah hafal bener-bener apa belum. Kalau sudah, diingat-ingat, kalau belum hafalkan lagi

Terakhir, Setor hafalan

Tumpahkan hafalan kalian didepan cermin atau ketika latihan dengan guru pembimbing atau teman satu tim anda  di sekolah. Didepan cermin kamu lihat dirimu yang saat itu sudah bisa berkata-kata menyebutkan isi pasal, padahal sebelumnya kamu belum tahu akan hal itu. Seketika itu kamu sadar bahwa penegetahuanmu bertambah. Didepan guru dan teman-teman, setorkan lah juga hafalanmu. Lihat apakah teman-teman anda sudah hafal juga dari apa yang anda hafalkan atau belum. Jika sudah maka anda harus menambah hafalan lagi. Jika mereka ternayata belum hafal. Setidaknya jika anda bayangkan teman-teman anda adalah lawan anda pada pertandingan nanti, maka Cuma tim anda yang bisa menjawab.

BUKU BIRU TEBAL.

Buku biru tipis yang anda punya berisi tentang ringkasan dari buku tebal. Jika anda telah hafal buku tipis tersebut, maka anda baru di permukaan saja. Substansi atau maksud isi pasal yang anda hafalkan belum anda kuasai. Penjelasan dari isi pasal ada pada buku biru tebal.

Buku biru tebal ini yang biasanya muncul pada babak tematik. Tim Anda tidak akan mendapatkan skor sempurna dalam babak tematik jika pertanyaannya adalah “ apa substansi dari Negara Indonesia adalah Negara hukum,? namun jawaban anda adalah membacakan lagi pasal tersebut, terletak dipasal ini . . , jumlahnya sekian .  . ., dll. Itu tidak menjawab pertanyaan. Anda tidak akan diberi nilai diatas 15 jika menjawab seperti itu, saya yakin. Namun  jika anda telah tahu bahwa maksud dari Negara Indonesia adalah Negara hukum, yakni Negara yang menegakkan kepentingan hukun, untuk menjalankan atau menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ciri-ciri Negara

 Hukum adanya supremasi hukum, kesamaan dihadapan hukun ( equality before the law) dan penegakkan hukum yang tidak bertentangan dengan hukun ( due process of the law)  dst”  maka anda akan diberi skor penuh.

Secara mudahnya, setelah anda hafal pasal-pasal, maka sangat dianjurkan untuk melengkapi maksud dari pasal-pasal tersebut. Dan penjelasan tersebut ada pada buku biru tebal tersebut.

BUKU TIPIS MERAH TAP MPR .

Jika telah hafal buku biru (tebal dan tipis), maka masuklah ke buku merah yang berisi TAP-TAP MPR RI. Mulailah dengan membaca buku merah tipis, karena buku itu, sama seperti buku biru tipis yang merupakan intisari dari buku teballnya. Hafalkan semua. Jangan bosan-bosa menghafal. Jangan ada TV didepan anda atau apapun yang dapat memecah belah konsentrasi hafalan anda. Cara menghafal.

1. Mengelompokan TAP-TAP MPR yang sejenis

Contoh : -TAP MPR RI NO 6 ( ada 2, tahun 2000 dan 2001)

-  TAP MPR RI NO 7  (ada 2, tahun 2000 dan 2001)

-  TAP MPR NO 16, MPRS 25 Cuma ada satu dsb.

2.   Menghafalkan isi dari TAP MPR Tsb

3.    Kalau tidak salah, setiap TAP MPR ada substansi dan kesepakan

(lihat  huku merah tipis). Kuasai itu semua.

4.   Jangan menyerah ketika anda mulai kesal. Karena itulah yang dinamakan

belajar.

5.  Setor hafalan.

Setor hafalan anda didepan cermin dan saat latihan disekolah. Jangan pernah takut-takut dalam menyetor hafalan anda. Lihat teman anda ketika saatnya setoran hafalan. Sejauh mana hafalan dia. Apakah punya anda telah jauh lebih baik, atau sama saja? Atau malah kurang?. Perhatikan!

BUKU MERAH TEBAL

Buku merah tebal merupakan pelengkap dari buku merah tipis. Disana terdapat  keterangan keterangan penjelas maksud dari TAP MPR . Jangan anda anggap itu tidak penting!. Itu penting sekali. Hafalkan itu. Cara-cara menghafal seperti apa yang telah saya sampaikan diatas.

BUKU KUNING EMAS

Biasanya buku kuning emas pada babak penyisihan provinsi belum dikeluarkan. Mungkin akan terlalu berat jika harus dikeluarkan pada saat itu. Focus saja dahlu pada keempat buku diatas. Kuasai semua. Jika anda telah lolos seleksi provinsi, mka bolehlah and baca-baca jiga buku kuning emas itu.

Hal yang harus diperhatikan :

1. Menghafal harus ditarget. Pasang target tinggi. Misal; sehari 7 jam
2. Jangan kebanyakan ketawa
3. Jangan merasa hafalan sudah cukup.
4. Sering-sering menyetor. Didepan cermin, saat latihan, dsb. Minta teman satu tim atau guru pmbimbing untuk mengetes, menanyakan pasal atau TAP MPR RI nomer berapa saja. Jika anda telah bisa menjawab secara cepat maka anda telah menguasai automatic without thingking.
5. Lihat Tayangan pertandingan provinsi lain yang biasanya secara rutin ditayangkan TVRI tiap pekan. Perhatikan soal yang di berikan disana. Apakah anda telah menguasai Pertanyaan tsb atau belum, jika sudah maka pertahankan. Jika belum, cari jawabnnya dibuku atau bertanya pada guru pembimbing.
6.  Berd’oa